TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO.6 TAHUN 2018 DI ATR/BPN KABUPATEN KARO

Yuda Efrimsa Kembaren, . (2022) TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO.6 TAHUN 2018 DI ATR/BPN KABUPATEN KARO. Skripsi thesis, UNIVERSITAS QUALITY BERASTAGI.

	Text SAMPUL.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (196kB)
	Text BAB I.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (442kB)
	Text BAB II.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (392kB)
	Text BAB III - BAB V.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution. Download (468kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (319kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini membahas tentang Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional No.6 Tahun 2018 Di Atr/Bpn Kabupaten Karo. adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Tinjauan Hukum Terhadap pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 di Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Karo dan untuk mengetahui hambatan dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Karo dan Pelaksanaan PTSL dalam Rencana Tata Ruang Terhadap Masyarakat. Jenis penelitian hukum yang dilakukan yuridis normatif adalah yuridis normatif dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif ini diadasrakan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundangundangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan PTSL memiliki beberapa kegiatan yang digabungkan dengan kegiatan ataupun program lainnya diantaranya program sertifikat lintas sektor, program sertifikasi massal swadaya masyarakat, program redistribusi massal tanah objek landform, konsolidasi tanah, dan transmigrasi dan program sertifikasi massal lainnya atau gabungan dari beberapa program kegiatan yang tertera pada undang-undang. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) disebabkan oleh faktor teknis maupun faktor hukum serta fungsi pelaksanaan PTSL dalam rencana tata ruang terhadap masyarakat antara lain ialah hambatan teknis, hambatan hukum, faktor adat masyarakat.

Actions (login required)

View Item