PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENJUALAN PRODUK OBRAL DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

AGUS ARINANTA BRAHMANA, . (2023) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENJUALAN PRODUK OBRAL DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS QUALITY BERASTAGI.

	Text SAMPUL.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (804kB)
	Text ABSTRAK.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (469kB)
	Text BAB I.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (540kB)
	Text BAB II.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (442kB)
	Text BAB III - BAB V.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution. Download (579kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (383kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (411kB)

Abstract

Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kebijakan yang sepatutnya menjadi hak bagi konsumen sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia terkait penyelesaian masalah yang sering tejadi dalam kriteria jual beli Barang Promo dan Obral yang Dipengaruhi Iklan. Metode yang digunakan adalah jenis penelitian library reaserch dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang- undangan, buku-buku, jurnal, dan kitab-kitab yang berkaitan dengan skrispi. Data yang terkumpul diolah serta dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menggunakan buku, jurnal dan hasil penelitian sebelumnya. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa (1) Adanya informasi atau keterangan yang salah tersebut mengakibatkan konsumen merasa dirugikan karena hak- haknya tidak terpenuhi yaitu hak untuk mendapat informasi yang jelas, benar, dan jujur sebagaimana di atur di dalam Pasal 4 angka 3 UndangUndang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. mengingat pada umumnya konsumen di negara-negara berkembang enggan beracara di pengadilan, karena tidak seimbangnya tuntutan kerugian dengan biaya, waktu, energi yang harus di keluarkan dan terutama karena posisi konsumen yang secara sosial dan finansial tidak sebanding dengan pelaku usaha. sebagaimana ditentukan dalam pasal 45 ayat (1) UUPK. (2) Penggunaan teknik membesar-besarkan manfaat produk diluar proporsi yang wajar, merupakan tindakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika. Tanggungjawab pelaku usaha timbul karena adanya hubungan antara produsen dengan konsumen tetapi terdapat tanggung jawab masing-masing. Atas dasar keterkaitan yang berbeda maka pelaku usaha melakukan kontak dengan konsumen dengan tujuan tertentu yaitu mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan peningkatan produktivitas dan efisiensi, sedangkan konsumen hubungannya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan hidup.

Actions (login required)

View Item