TINJAUAN YURIDIS DALAM PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP KEPALA DESA (STUDI KASUS PUTUSAN PN NEGERI KABANJAHE NO. 116/PID.B/2010/PN.KBJ)

Nopediusman Halawa, . (2022) TINJAUAN YURIDIS DALAM PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP KEPALA DESA (STUDI KASUS PUTUSAN PN NEGERI KABANJAHE NO. 116/PID.B/2010/PN.KBJ). Skripsi thesis, UNIVERSITAS QUALITY BERASTAGI.

	Text SAMPUL.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (287kB)
	Text BAB I.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (350kB)
	Text BAB II.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (487kB)
	Text BAB III - BAB V.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution. Download (495kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (311kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini membahas tentang tinjauan yuridis dalam penerapan sanksi pidana terhadap kepala desa (studi kasus penyalahgunaan kewenangan oleh kepala desa putusan Pn Negeri Kabanjahe No. 116/Pid.B/2010/Pn.Kbj) adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan oleh kepala desa putusan Pn negeri kabanjahe No. 116/Pid.B/2010/Pn.Kbj dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan oleh kepala desa putusan Pn negeri kabanjahe No. 116/Pid.B/ 2010/PN.Kbj. Jenis penelitian ini menggunakan model penelitian studi kasus (Case Study). Studi kasus ialah penelitian yang dilakukan secara intensif dan terinci yang subjek penelitiannya terhadap individu, kelompok, lembaga, atau golongan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan oleh kepala desa putusan PN Negeri Kabanjahe No. 116/Pid.B/2010/PN.Kbj telah sesuai dan dari segi penerapan hukum pidana materil perbuatan terdakwa Kincar Sinuraya memenuhi unsur delik sebagaimana dakwaan subsidair yang di pilih oleh Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang diatur pada pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan oleh kepala desa putusan PN Negeri Kabanjahe No. 116/Pid.B/2010/PN.Kbj, majelis hakim melakukan pertimbangan Yuridis yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, keterangan terdakwa dan lain sebagainya. Selain itu majelis hakim juga melakuan pertimbangan non-yuridis yang didasarkan pada latar belakang terdakwa, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, serta kondisi atau kemampuan bertanggung jawab terdakwa.

Actions (login required)

View Item