PELAKSANAAN KEWAJIBAN ORANGTUA TERHADAP ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM

AGYL HIDAYAT, . (2022) PELAKSANAAN KEWAJIBAN ORANGTUA TERHADAP ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM. Skripsi thesis, UNIVERSITAS QUALITY BERASTAGI.

	Text 1. SAMPUL.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (28kB)
	Text 2. ABSTRAK.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (18kB)
	Text 3. BAB I.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (55kB)
	Text 4. BAB II.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (132kB)
	Text 5. BAB III - BAB V.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution. Download (85kB)
	Text 6. DAFTAR PUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (15kB)
	Text 7. LAMPIRAN.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (46kB)

Abstract

Perkawinan sesuatu yang sakral dan penting bagi kehidupan manusia khususnya bagi umat Islam di Indonesia yang menginginkan agar perkawinan mereka sah menurut hukum agama dan sah menurut hukum negara. Perkawinan adalah jalan yang dipilih Allah SWT untuk melestarikan keturunan. Hal ini juga sejalan dengan apa yang diatur dalam Pasal 28B Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang isinya : (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Penelitian ini mengajukan permasalahan tentang bagaimana pelaksanaan dan perbedaan pelaksanaan kewajiban orangtua terhadap anak menurut Undang-Undang Perkawinan dan menurut Hukum Islam serta peran Undang-Undang Perlindungan Anak dalam pemenuhan kewajiban orangtua terhadap anak. Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan (library research). Hasil penelitian tersebut menjelaskan keharusan orangtua untuk memenuhi seluruh kewajibannya yang merupakan hak anak, demi perkembangan kepribadian anak. Dalam hukum Islam, kewajiban ini harus dipenuhi walaupun kedua orangtua sudah bercerai dan hak asuh dipegang oleh salah satu dari orangtua tersebut. Perbedaan pelaksanaan penjalanan kewajiban orangtua terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Hukum Islam terletak pada masa atau batas waktu pengasuhan anak itu sendiri. Hal ini terjadi karena perbedaan perspektif tentang definisi seseorang dianggap sebagai anak dan belum mampu berdiri sendiri. Peran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pemenuhan kewajiban orangtua terhadap hak anak adalah, Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan point-point tentang apa saja hak anak, sehingga orangtua dapat lebih jelas mengerti dan paham apa saja kewajiban mereka. Undang-Undang Perlindungan Anak juga menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara optimal demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bagi anak.

Actions (login required)

View Item