TINJAUAN HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA TERHADAP ANAK KORBAN KONTEN PORNOGRAFI

Nirwana Ginting, . (2021) TINJAUAN HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA TERHADAP ANAK KORBAN KONTEN PORNOGRAFI. Skripsi thesis, UNIVERSITAS QUALITY BERASTAGI.

	Text sampul.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (58MB)
	Text ABSTRAK.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (32kB)
	Text BAB I.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (161kB)
	Text BAB II.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (189kB)
	Text BAB III-BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (170kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (142kB)

Abstract

ABSTRAK TINJAUAN HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA TERHADAP ANAK KORBAN KONTEN PORNOGRAFI Tindak pidana menjadi bagian dan perhatian yang penting dalam hubungannya dengan perkembangan di masyarakat sehubungan dengan kemajuan teknologi informasi. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah mengatur subjek hukum pidana pada perbuatan pidana pornografi yang berkaitan dengan sistem pemidanaan maupun tujuan pemidanaan. Proses menyelesaikan kasus pornografi dimana anak sebagai korbannya, diperlukan kebijakan hukum pidana yang lebih memberikan efek jera bagi pelakunya. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode pengumpulan data literatur kepustakaan (library research). Hasil penelitian diketahui bahwa dasar hukum tentang tindak pidana pornografi dalam penellitian ini diantaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pornografi berdasarkan Pasal 282 ayat (1) KUHP. Perlindungan hukum terhadap anak korban pornografi yaitu dilakukan dengan pendekatan psikologis dan sosiologis.

Actions (login required)

View Item