ANALISIS HUKUM TERHADAP PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KOTA KABANJAHE, KABUPATEN KARO

MUNTHE, RONALDO CHRISTOFER GINTING, RONALDO CHRISTOFER GNTING MUNTHE and UNSPECIFIED (2024) ANALISIS HUKUM TERHADAP PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KOTA KABANJAHE, KABUPATEN KARO. Skripsi thesis, UNIVERSITAS QUALITY BERASTAGI.

	Text 1. SAMPUL.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (585kB)
	Text 2. ABSTRAK.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (200kB)
	Text 3. BAB I.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (389kB)
	Text 4. BAB II.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (499kB)
	Text 5. BAB II - BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (458kB)
	Text 6. DAFTAR PUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (39kB)
	Text 7. LAMPIRAN.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (533kB)

Abstract

Penelitian ini membahas tentang Analisis Hukum Terhadap Peran Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kota Kabanjahe, Kabupaten Karo. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisis hukum terhadap peran dan upaya satuan polisi pamong praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kota Kabanjahe, Kabupaten Karo dan mengetahui apa saja hambatan yang di alami satuan polisi pamong praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kota Kabanjahe, Kabupaten Karo. Jenis penelitian yang yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadupadankan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang- undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis hukum terhadap peran satuan polisi pamong praja dalam menetertibkan pedagang kaki lima di Kota Kabanjahe dilihat pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang satuan polisi pamong praja dan Pasal 5 PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang satuan polisi pamong praja. Selain itu satuan polisi pamong praja sebagai suatu organisasi pemerintah melakukan peran penting dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kota Kabanjahe dimana peran Satpol PP tersebut meliputi perencanaan standar operasional prosedur (SOP), membuat perencanaan jadwal kegiatan penataan pedagang kaki lima (PKL) dan merancang perencanaan jadwal kegiatan penataan pedagang kaki lima (PKL). Upaya satuan polisi pamong praja dalam menetertibkan pedagang kaki lima di Kota Kabanjahe yaitu, melakukan penertiban, melakukan tindakan setelah pedagang kaki lima di relokasi dan melakukan sosialisasi. Adapun hambatan yang dialami satuan polisi pamong praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di kota Kabanjahe adalah kurangnya kesadaran sebagian masyarakat untuk mematuhi peraturan, kurangnya personil Satpol PP, kurangnya sarana dan prasarana serta kurangnya partisipasi masyarakat. Kata Kunci : Analisis Hukum, Satpol PP, Pedagang Kaki Lima

Actions (login required)

View Item